Peranan Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat menurut segi kebahasaan berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut istilah berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

 Zakat dalam Al-Qur’an dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt. yang berarti, "Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At Taubah, 103).

Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi).

A. Peranan Zakat Terhadap Ekonomi

1. Zakat sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan

Menurut para ulama, yang menjadi sasaran zakat adalah fakir miskin. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dengan istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakan untuk memproduksi atau berkonsumsi. Walaupun zakat pada dasarnya ibadah kepada Allah, bisa juga bersifat ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalat atau kemasyarakatan, yakni konsep tata cara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila kita telusuri turunnya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan. Surah at-Taubah ayat 60 secara rinci membeberkan perihal zakat.

2. Zakat sebagai alat untuk memerangi masalah riba.

Siapapun orang yang berkutat dengan riba maka cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa riba itu akan menggerogoti system perekonomian, mungkin di salah satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan namun disisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan, karena itulah Allah dan rasulNya melaknat ke atas pihak-pihak yang terlibat dalam proses perlaksanaan riba. Dengan penyediaan modal berarti tertutuplah pintu sistem pinjaman yang dikenakan riba. Modal daripada zakat itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang berhajat untuk membuka sesuatu pekerjaan yang termampu olehnya, sama ada sebagai pemberian hangus atau sebagai pinjaman tanpa faedah.

3. Zakat sebagai sistem nilai dalam Islam

Pengelolaan zakat dapat diorientasikan pada nilai-nilai Islam yang lebih luas. Konsep lain yang terdapat dalam Alquran adalah mengenai 'Aqobahyang dapat diterjemahkan sebagai The great ascend untuk meminjam istilah ekonomi Robert Heibroner atau pendakian yang tinggi. Maksudnya ialah upaya mengandung tantangan berat, seperti memerdekakan budak, memberi makanan di hari kelaparan, memelihara serta menolong anak yatim, menolong fakir miskin yang dalam kelaparan (lihat surah al-Balad).

Antara konsep 'aqobah birr dan zakat terdapat titik persamaan. Tindakan zakat perlu dilandasi dengan semangat birr yaitu: kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan (birr) sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu cintai (Ali-Imran: 29). Demikian pula suatu tindakan individual atau kolektif (termasuk kebijakan ekonomi) untuk merealisasikan aqobah dapat dilakukan melalui zakat yang dilandasi oleh motivasi birr. Dengan demikian, zakat mengandung makna etis sosial yang luas guna menuju sasaran yang jelas.

4. Zakat Sebagai Tatanan Kehidupan Sosial

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, insiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7, "Jangan sampai terjadi harta kekayaan itu beredar di kalangan kecil orang-orang kaya." Ini berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elite masyarakat..

Pada pokoknya Islam mengajarkan tolong-menolong, membebaskan manusia dari perbudakan menegakkan yang baik, dan menghalau segala yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat sejalan dengan ajaran-ajaran itu, maka dapat dikatakan secara pasti merupakan salah satu bentuk kongkret bagaimana mencapai nilai-nilai tersebut.

Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang soiso-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

5. Zakat Sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam pemilikan.

Disamping itu, dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat. Dalam sebuah hadits dikatakan : "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat". Tetapi zakat merupakan hak terpenting di dalam harta. Karena itu ia menjadi penyerahan total kepada Allah dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Zakat adalah bukti (penyerahan)".

Dalam masalah modal, Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, antara lain: Penumpukan dan pembekuan harta adalah tindakan tidak benar dalam masalah harta. Harta harus dikembangkan dan zakat merupakan pengejawantahan dalam masalah ini. Sebab, modal yang tidak dikembangkan, pemilik tetap berkewajiban membayar zakat. Berarti dia harus mengurangi bagian modal itu setiap tahunnya. Akhirnya akan mengakibatkan semakin menipisnya modal.

Misalnya, seorang memiliki uang lima juta rupiah yang tidak dikembangkan. Dia akan membayar zakat uang tersebut setiap tahunnya sebanyak 2.5 %. Dalam beberapa tahun harta yang lima juta rupiah tersebut, kecuali nishab, pasti akan habis seluruhnya. Karena itu, pemilik modal terpaksa harus mengembangkan hartanya bila ingin menjaga modal agar tidak habis. Sehingga zakatnya dibayar dari keuntungan, bukan dari itu sendiri.

Dengan demikian, sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran. Dengan ini pula kita dapat memahami firman Allah: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At Taubah:34)"

Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurang-kurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".

Jadi, tidak mungkin terjadi bersama-sama antara penimbunan dengan zakat. Modal, sebagai modal yang tidak dikembangkan, tidak memiliki keuntungan. Tetapi, di dalamnya ada hak orang lain, yaitu penerimaan zakat. Modal, berhak mendapatkaan keuntungan setelah dikembangkan sebagai imbalan atas kesediaannya menanggung kerugian. Misalnya, dalam satu syarikat mudharabah (usaha bagi hasil) pemilik modal berhak mendapat keuntungan sebagai imbalan kesediaan modal tersebut menanggung kerugian, bila terjadi kerugian. Ini menunjukan perbedaan pokok dalam memandang persoalan harta sebagai modal antara Kapitalisme dan Komunisme di satu pihak dengan sistem Islam di pihak lain.

6.     Zakat sebagai asas sistem fiskal

Zakat merupakan suatu sistem yang cukup lengkap dan mampu merangkumi semua jenis kegiatan ekonomi dan harta. Ringkasnya ia merupakan asas kepada suatu sistem fiskal yang lengkap. Hanya jika jumlah zakat yang dikutip itu tidak mencukupi bagi keperluan negara, maka Islam mengharuskan mencari segala sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Implikasi zakat secara langsung terhadap perekonomian dalam suatu  negara, yaitu :

Pertama, zakat mampu meningkatkan permintaan. Pada dasarnya, zakat diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Distribusi zakat kepada golongan fakir miskin sudah tentu akan dapat menambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan penggunaan (utility) mereka. Hal ini amat jelas sekali karena, pada dasarnya, golongan fakir miskin tidak mempunyai daya permintaan yang tinggi. Pendapatan mereka yang rendah itu sudah tentu tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka. Maka kecenderungan daya beli di kalangan mereka adalah sangat rendah dibanding dengan kecenderungan daya beli di kalangan orang-orang kaya. Dengan yang demikian, zakat yang diterima akan membuat mereka meningkatkan penggunaan mereka terutama bagi barang keperluan. Peningkatan kepada permintaan ini sudah tentu boleh mendorongkan pengeluaran yang lebih terutama bagi barang keperluan.

Zakat merupakan alat yang paling ampuh untuk membantu golongan fakir miskin. Islam, semenjak awal, telah memberi dorongan yang amat kuat untuk penganutnya memberi perhatian sewajarnya terhadap golongan fakir dan miskin.Zakat itu sangat diperlukan perlu untuk pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam tidak memberlakukan pajak pendapatan karena pemerintaha/kerajaan di negara terebut sudah mampu menyediakan anggaran untuk keperluan negara. Namun jika suatu negara seperti Indonesia yang masih kekurangan maka Pemerintah boleh mencari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

7.     Zakat dalam pengembangan potensi ekonomi umat.

Agar pelaksanaannya dapat efektif, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara (dalam konteks Indonesia adalah Badan atau Lembaga Amil Zakat).

Betapa penting peran dan manfaat zakat sehingga pada masa Rasulullah SAW dan pemimpin Islam setelahnya tidak menyerahkan urusan zakat kepada kerelaan orang-perorang semata, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah (lembaga yang ditunjuk oleh negara), baik dalam proses pemungutan maupun pendistribusian. Oleh karenanya, yang aktif menarik dan mendistribusikan zakat adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam melaksanakan tugasnya mereka diberi kewenangan untuk menggunakan “paksaan” seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar r.a. dengan memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan efektif, diharapkan tercapai sosial safety nets (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum papa) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfatan dana ‘diam’ (idle), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan si kaya dan si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud.

B. Pandangan Beberapa Ulama Tentang Zakat

Para ulama fiqih, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat. 

1. Menurut Didin Hafidhuddin zakat secara termologi adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula.

2. Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku Anatomi Fiqih Zakat mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab, yaitu :

Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian;

Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah : 60

اِنَّمَاالصَّدقَاتُ للفَقَرَاءِ وَاْلمَسَاكِيْنِ وَاْلعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَاْلمُؤَلَفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَاْلغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبة : 60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah : 60).”

C. Zakat Sebagai Pemberdaya Ekonomi Ummat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

D. Beberapa keuntungan apabila zakat dikelola oleh lembaga khusus adalah:

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran zakat.

2. Menjaga perasaan mustahiq apabila menerima langsung dana zakatnya dari muzakki.

3. Agar alokasi yang dilakukan tepat sasaran dan dengan tepat didistribusikan menurut skala prioritas yang benar.

4. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzzaki pada mustahiq, meskipun secara hukum syariah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahterraan umat, akan sulit diwujudkan.

Saya pernah dengar komentar ketua MPR Hidayat Nurwahid bahwa potensi zakal di Indonesia sebenarnya sangat besar, yaitu sekitar Rp.17 trilyun tapi yg terakomodir hanya sekitar 2,5% saja, itu artinya hanya sekitar 425juta saja. Dan seharusnya bagi warga yg muslim wajib bayar zakat dan tidak bayar pajak, tapi bagi warga non muslim cukup bayar pajak saja.

Demikian Tulisan Peran zakat terhadap perekonomian, peran zakat terhadap ekonomi, peranan zakat dalam meningkatkan kualitas SDM, peranan zakat dalam perekonomian, peran zakat dalam ekonomi indonesia, peranan zakat dalam ekonomi indonesia.